PERSEPSIKU


PERSEPSIKU
ATAS PENYELENGGARAAN  SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
BERDASAR PP No.: 38 Th 2007, dan PP No. : 17 Th 2010
(oleh : YUSWAN,S.Pd)

Anak Berkebutuhan Khusus dalam sebutan/istilah lama dikenal dengan istilah  penyandang Ketunaan, Penyandang cacat atau anak berkelainan  atau bahkan anak luar biasa, idealnya diperlakukan layaknya anak Indonesia pada umumnya. Sebagai bagian dari Anak Indonesia, mereka yang mendapat anugrah dalam kategori sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada hakekatnya tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Perlakuan ytang mereka butuhkan adalah  perlakuan yang sama dengan anak Indonesia pada umumnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Jadi yang membedakan hanya bentuk kondisi dan kebutuhannya yang memang berbeda dengan anak-anak pada umumnya.

Terkait dengan hak mendapatkan layanan pendidikan adalah didasarkan pada UU No, 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 12 (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a.  …….;

b.  mendapatkan  pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan kemampuannya,

Sesuai bakat, minat dan kemampuan inilah mestinya layanan pendidikan bagi mereka diberikan.

Ditinjau dari segi hak maka berdasar UU No, 20 tahun 2003 Pasal 13  ayat  (1) ABK dapat mengikuti pendidikan pada  jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Baik yang diselenggarakan melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh demikian  ayat (2) menegaskan.  Pasal 14  UU No, 20 tahun 2003  memberi kesempatan bahwa ABK juga berhak atas layanan pendidikan pada jenjang  pendidikan  formal  terdiri  atas pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan tinggi. Menurut pasal 15 UU No, 20 tahun 2003, ABK juga berhak mengikuti pendidikan untuk jenis pendidikan  yang mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan,  akademik,  profesi,  vokasi, keagamaan, dan khusus.  Pasal 16 UU No, 20 tahun 2003 memberikan rambu bahwa  ABK juga berhak mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

 Sedangkan dari segi teknis, apabila didasarkan pada pasal 12 ayat b UU No, 20 tahun 2003 maka ABK bisa mengikuti pendidikan umum atau jenis pendidikan khusus sebagaimana tertuang dalam pasal 15 UU No, 20 tahun 2003 yang secara teknis dipertegas melalui pasal 32 ayat 1 UU No, 20 tahun 2003.

Adapun bentuknya,  apabila mengikuti layanan pendidikan pada satuan pendidikan umum  dapat melalui program inklusif, baik dalam wadah CIBI (program Cerdas Istimewa Bakat Istimewa) maupun program Akselerasi (percepatan). Sedangkan apabila tidak mampu mengikuti satuan pendidikan umum karena memiliki kelainan, maka terdapat layanan pendidikan khusus sebagaimana diatur melalui  pasal 32 ayat 1 UU No, 20 tahun 2003.

Pada awalnya  ABK merasa optimis dan bangga karena di Indonesia telah lahir UU Nomor:  20 tahun 2003 yang memberikan payung hukum atas hak dan kewajiban  anak dalam bidang pendidikan.  Sementara PP No. : 38 tahun 2007 memberikan rambu kewenangan dan PP No. : 17 tahun 2010 dan PP No.: 66 tahun 2010 memberikan acuan pengelolaan teknisnya. Serta adanya petunjuk teknisnya yakni menggunakan Permendiknas  Nomor  20 Tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) bidang Pendidikan, baik  Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar,  dan Pendidikan Menengah.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ABK merasakan adanya  situasi yang membuat kurang nyaman di hati, yakni pada saat ada pihak yang memahami aturan  ada atas dasar kepentingan dirinya. Ada yang merasakan kesempatan  penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABK melalui Pendidikan Khusus adalah sebagai BEBAN. Perasaan sebagai beban ini (penulis merasa yakin) justru sebagai dampak negatife dari tingginya semangat menata penyelenggaraan satuan pendidikan khusus.

ABK merasa  yakin bahwa lahirnya pasal 131 PP No. 17 tahun 2010 dilandasi niat/keinginan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi untuk turut memberikan perhatian kepada ABK  dalam bidang pendidikan dasar dan menengah sebagai pengecualian terhadap PP No. : 38 tahun 2007. Hanya saja secara hukum justru menimbulkan multi persepsi/multi tafsir.

Adapun persepsi dimaksud menurut hemat penulis adalah sebagai berikut.

  1. Persepsi ke-satu yakni : bagi Pemerintah Provinsi yang merasa diberi peluang berdasarkan  PP No. 17 tahun 2010 maka demi masa depan anak bangsa yang hidup dalam kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), untuk meringankan beban Pemerintah Kabupaten dalam menangani pendidikan dasar dan pendidikan menengah selanjutnya memahami bahwa penyelenggaraan pendidikan melalui satuan pendidikan khusus adalah tepat bila dilaksanakan  oleh Pemerintah Provinsi.

  2. Persepsi ke-dua : adalah mengingat berdasarkan ayat (1) pasal 131 PP No. 17 tahun 2010 tersurat Pemerintah Provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik, diartikan bahwa Pemerintah Provinsi HANYA BERKEWAJIBAN menyelenggarakan minimalnya saja. Selebihnya urusan Pemerintah Kabupaten, mengingat satuan pendidikan khusus hanya pada jenjang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten.

  3. Persepsi ke-tiga :  Pemerintah Kabupaten merasa dalam posisi penyelenggara  pendidikan khusus, karena sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah, mengingat pendidikan khusus adanya hanya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

  4. Persepsi ke-empat : Pemerintah Kabupaten merasa tidak berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi ABK walapun pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menegah karena pasal 131 PP No. 17 tahun 2010 telah dengan jelas memberikan gambaran  sebagai berikut :

  • Ayat (2 ) memberikan situasi yang terbatas kepada Pemerintah kabupaten/kota, yakni hanya diberi kewajiban  menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan  kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

  • Ayat (3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus, jadi HANYA menetapkan saja.

  • Ayat (4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan. Lagi-lagi HANYA  menyediakan sumberdaya pendidikannya saja.

5. Persepsi ke-lima :

Perlunya kebersamaan atau kolaborasi dalam penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dalam rangka layanan pendidikan khusus  bagi ABK. Persepsi ini atas dasar kenyataan bahwa  kedua pemerintahan memiliki dasar hukum yang sama kedudukannya (sama-sama Peraturan Pemerintah) dalam mewujudkan hak dan kesempatan untuk menyelenggarakan atau menangani layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan  satuan pendidikan khusus (SLB, SDLB, SMPLB dan SMALB). Keduanya memiliki kesempatan memberikan yang terbaik kepada warganya mengingat keduanya memiliki pemahaman dan kemampuan yang saling melengkapi. (persepsi ke satu dan ke tiga).

Pemerintah Provinsi dan  Pemerintah Kabupaten  sama-sama  memiliki berbagai kewenangan dalam pembinaan ketenagaan, sarana dan prasarana dan pembinaan teknis lainnya. Selain itu keduanya juga memiliki keterbatasan dalam pembinaan satuan pendidikan khusus ini.  Oleh karena itu sudah saatnya bila disatukan dalam konsep kolaborasi sehingga dapat saling melengkapi.

Menurut hemat penulis, semua persepsi tersebut ada benarnya. Ya karena peraturan perundang-undangannya memang begitu. Mudah-mudahan sengaja dibuat begitu…

Mari kita berpositif thingking saja : Penulis merasa yakin pengambil kebijakan di tingkat nasional bermaksud memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam memberikan layanan pendidikan  terbaik kepada warganya yang mendapat anugrah  dalam kategori sebagai Anak Berkebutuhan Khusus  (ABK).

Sekarang tinggal hati nurani kita. Berkenan apa tidak memberikan yang terbaik kepada ABK (Anak Bekebutuhan Khusus) sebagai putra-putri kita.

Setelah kita memahami kelima persepsi dimaksud, selanjutnya mari kita bersama-sama memahami dan mewujudkan hak serta  kesempatan yang kita miliki dengan hati nurani yang jernih,  Padukan kemampuan kita bersama sehingga layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat terlaksana dengan baik tanpa harus memilah mereka (ABK) dengan warga negara pada umumnya. Mereka juga warga Indonesia di lingkup Provinsi adalah warga negara Indonesia di wilayah provinsinya demikian juga di wilayah kabupaten/kota.

Sudah saatnya kita memahami betapa ditunggu-tunggunya kebijakan dan kebijaksanaan kita semua oleh Anak-anak kita yang mendapat anugrah dalam kategori sebagai Anak Berkebutuhah Khusus.

Sekedar menyamakan rasa di hati kita, kita boleh merasa bangga manakala mendengar berita ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar yang mendekati 100 % dan penerapan wajib belajar pendidikan menengah di Indonesia. Akan tetapi jangan lupa kita juga harus berani memberikan pemerataan atas keberhasilan wajib belajar dimaksud kepada putra-putri kita yang mendapat anugrah sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui penyelenggaraan satuan pendidikan khusus. Ketuntasan layanan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jenis pendidikan khusus ada kecenderungan masih di bawah 30 % (secara pasti penulis belum mengetahui). Bagaimana ini ?

Apabila kita berkenan memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita baik  kepentingan  selanjutnya  guna memudahkan pelaksanaan teknisnya adalah sangat diharapkan adanya payung hukum atas layanan pendidikan bagi ABK dimaksud. Apapun bentuknya yang penting dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya. Sehingga memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas  terkait bentuk  dan proses layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus diberikan.

Sebagai tenaga pelaksana di lapangan (SDLB, SMPLB, SMALB) kami sangat optimis, kita pasti mampu memilih dan memberikan yang terbaik buat Anak Berkebuhan Khusus (ABK).

Oleh karena itu (menurut hemat penulis) terkait dengan pembinaan penyelenggaraan  satuan pendidikan khusus, dalam rangka pembinaan secara nasional Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  melalui Dirjen Pendidikan Menengah dan Dirjen Pendidikan Dasar pada Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanana Khusus jenjang  yang bersangkutan tidak berlebihan bila  berkenan memberikan petunjuk/pedoman teknis kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait persepsi mana yang harus dilaksanakan.

Penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang telah berkenan menempatkan Satuan Pendidikan Khusus (SLB atau SDLB, SMPLB, SMALB) sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di wilayahnya. Kepada yang belum berkenan ijinkan penulis mengajak berikan layanan pendidikan bagi ABK sesuai kondisi dan kebutuhannya,

Demikian sekedar luapan isi hati penulis..Atas segala kebijakan dan kebijaksanaan pembaca yang budiman.. hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis sampaikan. Kebersamaan dalam layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah dambaan kita bersama…Tak lupa tanggapan dan saran senantiasa penulis harapkan…

Cilacap,  Juli  2012

Penulis,

YUSWAN,S.Pd

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s