PERATURAN BERSAMA 5 MENTERI DI SMALB


PENERAPAN PERATURAN BERSAMA 5 MENTERI

DALAM PENATAAN GURU PNS

DI  SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA

(Oleh :Yuswan,S.Pd)

Pendidikan formal  bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang dahulu dikenal dengan istilah Anak Cacat, dan juga Anak Luar Biasa adalah Pendidikan Khusus. Pendidikan Khusus idealnya ditangani oleh guru yang memahami karakteristik mereka. Secara akademik diatur melalui Permendiknas Nomor 32 tahun 2008 tentang standar kulifikasi akademik dan kompetensi guru Pendidikan Khusus.

Kebutuhan pendidikan formal  bagi mereka dewasa ini diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Umum. Satuan Pendidikan Khusus  dalam wujud kelembagaan dengan nama SLB (Sekolah Luar Biasa) yang menurut jenjangnya  SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa),  SMPLB ( Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa), dan SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa). Sedangkan Satuan Pendidikan Umum  dalam wujudnya program Inklusi baik pada  jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.

Adalah bijaksana manakala  kita selaku yang terkait dengan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus berkenan  meluangkan rasa untuk  berbagi sesamanya. Bagi orang tua terimalah kehadiran putra-putri kita selaku ABK sebagai anugrah-Nya.  Bagi Pimpinan beserta staf lembaga pendidikan baik Satuan Pendidikan Umum maupun Satuan pendidikan Khusus bijaksanalah terhadap ABK, bila kita memiliki kemampuan berikanlah layanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan  mereka. Bagi segenap Pengambil kebijakan, sudah saatnya juga berbagi kebijaksanaan. Anak Berkebutuhan Khusus dan Guru Satuan Pendidikan Khusus sudah saatnya diperlakukan layaknya anak dan guru pada umumnya.

Untuk kepentingan  tenaga pendidik atau guru SLB jenjang SDLB,SMPLB dan SMALB masih perlu kebijaksanaan lebih lanjut. Salah satunya adalah dalam hal penataan guru PNS  di SMALB. Marilah  kita cermati Peraturan Bersama 5 Menteri ( Menteri PAN dan RB, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negri, Menteri Keuangan dan menteri Agama) tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS ada yang memerlukan aturan lebih rinci.

Penyelenggaraan SMALB  berpedoman pada Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Sedangkan pengadaan tenaga guru atas dasar Permendiknas Nomor 32 tahun 2008. Sekedar untuk dapat dipahami bersama bahwa ketentuan dalam Permendiknas Nomor 32 tahun 2008 tentang standar kulifikasi akademik dan kompetensi guru Pendidikan Khusus, dimana Standar kompetensi guru pendidikan khusus harus dikembangkan secara utuh yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Salah satu syarat  dari segi kulifikasi akademik untuk dapat diangkat menjadi guru di SMALB minimal berijazah Sarjana  mata pelajaran atau Sarjana  Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus. Formasi ini sebagai rambu bahwa guru dengan ijazah S1 PLB/PKh sebagai Sarjana  Pendidikan Luar Biasa /Pendidikan Khusus di SMALB adalah legal adanya.

Pembagian tugas tenaga pendidik (guru)  dalam menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, dengan Struktur kurikulum SMALB  yang memuat program-progam  sbb :

A. Program Umum  terdiri dari dengan alokasi

  • Mata pelajaran akademik   sebanyak                19  jam pelajaran
  • Mata pelajaran keterampilan vokasional /TIK      16  Jam pelajaran

B. Program Muatan Lokal dengan alokasi   waktu           2   jam pelajaran

C. Program  Khusus dengan alokasi   waktu                    0   jam pelajaran

D. Program Pengembangan Diri  setara dengan             2   jam pelajaran.

Jadi hanya ada program untuk mata pelajaran akademik, program buatan lokal dan program pengembangan diri. Sedangkan  Program Khusus tidak ada. Adanya bersifat fakultatif dan Tidak Menambah Jam Pelajaran.  Sementara berdasarkan   tabel 6 lampiran Peraturan Bersama 5 Menteri  tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS,  jenis guru Pendidikan Luar Biasa   di Satuan Pendidikan Khusus, khususnya  SMALB  kedudukan guru dari Sarjana Pendidikan Luar Biasa hanya diberi tugas mengajar program khusus dengan kata lain tidak ada jam mengajar.

Penataan guru berdasarkan peraturan bersama 5 (lima) menteri ( Menteri PAN dan RB, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan menteri Agama) terkait penataan  guru PNS pada dasarnya hanya atas dasar KUALIFIKASI AKADEMIK saja.  Atas dasar lampiran dimaksud, makadi SMALB hanya dibutuhkan guru yang mengampu program mata pelajaran, guru program muatan lokal dan guru  pengampu program pembiasaan. Jadi ( menurut hemat penulis)  guru dengan ijasah S1 PLB/PKh di SMALB tidak dibutuhkan  lagi.

Walaupun demikian penulis merasa yakin bagi guru SMALB  yang ditempatkan berdasar kualifikasi akademik non PLB/PKh  pada dasarnya telah menyiapkan diri untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.  Jikalau memang demikian adanya maka berdasar Peraturan Bersama tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan penyelenggaraan  SMALB yang mendidik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) hanya membutuhkan guru Mata Pelajaran dengan ijazah non PLB/PKh.

Apabila hal tersebut benar adanya, (menurut hemat penulis) ada kecenderungan munculnya beberapa permasalahan baru  di kemudian. Adapun permasalahan dimaksud  (munkin) diantaranya adalah:

  1. Adanya  permasalahan paedagogik  (dari siswa dan guru) dengan segala fariasinya manakala sebuah SMALB  tanpa tenaga guru yang berkualifikasi akademik dari S1 PLB/PKh, atau identik dengan SMA umum.
  2. Adanya situasi yang merugikan guru-guru SMALB yang berkualifikasi akademik dari S1 PLB/PKh karena tidak mampu memenuhi tugas mengajar 24 jam per minggu  mengingat  tidak ada mata pelajaran yang menjadi tugasnya.

Terkait dengan kecenderungan tersebut, idealnya penerapan tabel 6 lampiran Peraturan Bersama 5 Menteri  tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS,  di  SMALB  tetap memperhatikan Permendiknas Nomor 32 tahun 2008 tentang standar kulifikasi akademik dan kompetensi guru Pendidikan Khusus, dimana Standar kompetensi guru pendidikan khusus harus dikembangkan secara utuh yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional..

Apabila tetap diterapkan apa adanya maka harus ada aturan tambahan yang memberikan gambaran kebijakan apa yang harus diambil sehingga tidak merugikan/menyulitkan guru di lapangan. Minimal ada program yang mampu memberi jaminan kepada guru mata pelajaran bahwa dirinya tidak akan menghadapi permasalahan di masa mendatang. Sementara juga ada solusi yang tidak mengurangi hak-hak guru SMALB yang berkualifikasi akademik dari S1 PLB/PKh ?

Guna membantu menemukan solusi dimaksud berikut sekilas informasikan betapa dibutuhkannya tenaga guru berlatar belakang Sarjana PLB/PKh di SMALB.

  1. SMALB adalah satuan pendidikan khusus jenjang Pendidikan Menengah yang bertugas memberikan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus layaknya  SDLB,SMPLB pada umumnya. Logikanya kebutuhan guru  SMALB juga tidak berbeda dengan satuan pendidikan khusus lainnya.
  2. Anak Berkebutuhan Khusus memiliki karakteristik khusus. Ilmu tentang karakteristik ABK terkait dengan pendidikannya,  sementara ini hanya dipelajari secara mendalam oleh mereka yang belajar/kuliah di  jurusan Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa karena tidak diajarkan di jurusan lain selain jurusan itu. Jadi IDEALNYA guru yang bertugas di SMALB  adalah mereka yang memiliki ilmu tentang karakteristik ABK dalam hubungannya dengan kompetensi paedagogiknya atau teknis  pendidikannya.
  3. Tugas utama SMALB adalah menuntaskan layanan pendidikan formal bagi ABK dalam mempersiapkan diri untuk hidup mandiri di  masyarakat tempat tinggalnya. Kebutuhan ABK untuk dapat hidup mandiri bersifat spesifik dalam artian sangat indfidualitis. Sebagai contoh : sama-sama penyandang tunarungu mungkin berbeda kebutuhan teknis pendidikannya karena kondisi ketunarunguannya berbeda. Sarjana yang memahami karakteristik ini adalah yang dalam kategori sebagai SARJANA PENDIDIKAN LUAR BIASA/PENDIDIKAN KHUSUS.

Atas dasar hal tersebut tidak berlebihan manakala  keberadaan SARJANA PENDIDIKAN LUAR BIASA/PENDIDIKAN KHUSUS  di SMALB masih dibutuhkan. Pendek kata, (sebagai ilustrasi)  apabila kita masih  berharap SMALB Negeri Cilacap mampu memberikan layanan pendidikan sesuai kebutuhan ABK adalah sangat bijaksana manakala masih diijinkan menugaskan guru berijazah PLB atau Sarjana PKh di SMALB, khususnya di SMALB Negeri Cilacap.

Sehubungan hal tersebut adalah lebih lengkap manakala pelaksanaan   Peraturan Bersama 5 Menteri ( Menteri PAN dan RB, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negri, Menteri Keuangan dan menteri Agama) tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS  khusus bagi SMALB dilengkapi suplemen terkait pemenuhan  tugas guru yang tergolong dalam  jenis guru Pendidikan Luar Biasa.

Demikian sekelumit keterbatasan kami dalam memahami Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Apabila ini sebagai hal yang keliru adalah bijaksana bila  ada yang mau memberikan penjelasan lebih rinci. Akan tetapi apabila ini suatu hal yang benar sangat bijaksana manakala tulisan ini dapat dianggap sebagai masukan kami.

Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s