PERATURAN BERSAMA

SALINAN

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,  MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA

NOMOR  : 05/X/PB/2011
NOMOR  : SPB/03/M.PAN-RB/10/2011
NOMOR  : 48 Tahun 2011
NOMOR  : 158/PMK.01/2011
NOMOR  : 11 Tahun 2011

TENTANG

 PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA,

Menimbang   :

  1. Bahwa berdasarkan  data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan  guru  pada satuan  pendidikan, pada  suatu  kabupaten/kota, dan/atau  provinsi serta adanya  alih  fungsiguru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antarsatuan  pendidikan,      antarjenjang,      dan      antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi;

  2. bahwa untuk menjamin pemerataan  guru antarsatuan pendidikan,     antarjenjang,  dan     antarjenis     pendidikan, antarkabupaten/kota,  dan/atau antarprovinsi  dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian  tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain;

  3. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan  huruf b,  perlu ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Menteri  Keuangan,  Menteri Dalam  Negeri,  dan  MenteriAgama tentang Penataan dan Pemerataan   Guru PegawaiNegeri Sipil;

Mengingat  :

  1. Undang-Undang     Nomor 8   Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1974 Nomor 55,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor  169, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3890);

  2. Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 78,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  3. Undang-Undang       Nomor       32       Tahun       2004       tentang Pemerintahan      Daerah     (Lembaran     Negara     Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 125,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor  4437), sebagaimana  telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008  (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 4844);

  4. Undang-Undang       Nomor       33       Tahun       2004       tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan      Daerah  (Lembaran         Negara     Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  tentang Guru dan Dosen  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor    157,    Tambahan     Lembaran  Negara       Republik Indonesia Nomor 4586);

  6. Undang-Undang       Nomor       39       Tahun       2008       tentang Kementerian Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor  97  Tahun 2000  tentang Formasi  Pegawai  Negeri Sipil  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2000 Nomor 194,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun 2003  tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,

  9. dan  Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003  Nomor 15,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah  diubah  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun 2003  tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4941);

  11. Peraturan Pemerintah Nomor  17  Tahun 2010  tentang Pengelolaan  dan Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor   23, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5105),  sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  66  Tahun 2010  (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2010  Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :

PERATURAN  BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  MENTERI NEGARA  PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  BIROKRASI, MENTERI DALAM  NEGERI,  MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA  TENTANG PENATAAN DAN  PEMERATAAN    GURU  PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

  1. Guru adalah  pendidik profesional dengan tugas utama  mendidik, mengajar,  membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

  2.  Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

  3. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.

  4. Pemindahan guru PNS adalah  proses  penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang,  antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota,  dan antarprovinsi dalam rangka  peningkatan mutu pendidikan  yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

  5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada  jalur pendidikan formal dalam setiap  jenjang dan jenis  pendidikan.

  6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

  7. Pemerintah daerah  adalah  pemerintah  provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

Pasal 2

Ruang lingkup guru  PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bersama ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan      taman      kanak-kanak/taman      kanak-kanak      luar      biasa/raudhatul athfal/bustanul athfal, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah  pertama/sekolah menengah pertama  luar biasa/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan dan bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

BAB II

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 3

  1.  Menteri  Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara nasional.

  2. Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasi peminda han guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan  antarprovinsi, antarkabupaten/kota  pada provinsi  yang berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

  3.  Menteri  Pendidikan  Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama dalam memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

  4. Menteri  Agama membuat perencanaan,  penataan, dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

  5. Menteri Dalam Negeri:

a.   mendukung  pemerintah daerah  dalam hal penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan  untuk memenuhi standardisasi teknis     yang dikeluarkan oleh Menteri  Pendidikan Nasional;

b.   memasukkan unsur  penataan dan pemerataan guru PNS  antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan menjadi bagian penilaian kinerja pemerintah daerah.

(6)  Menteri Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan  sebagai bagian dari kebijakan penataan PNS secara nasional  melalui aspek pendanaan di  bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

(7)  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung penataan dan  pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.

(8)  Gubernur atau Bupati/Walikota  sesuai dengan kewenangannya  membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,antarjenjang,  dan  antarjenis pendidikan yang menjadi  tanggung jawab masing-masing.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

(1)  Gubernur  bertanggung jawab dan wajib  melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan padasatuan pendidikan  yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang kelebihan atau  kekurangan guru PNS.

(2)  Bupati/Walikota  bertanggung jawab dan wajib  melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan  di satuan pendidikan yang diselenggarakan  oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.

(3)  Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan  guru  PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, danantarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

(4)  Bupati/Walikota  mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

(5)  Gubernur  mengkoordinasikan dan  memfasilitasi pemindahan  guru  PNSantarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengankebutuhan      dan      kewenangannya      untuk     penataan      dan     pemerataan antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.

(6)  Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dan ayat (2) berdasarkan  pada analisis  kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(7)  Analisis  kebutuhan sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (6)  disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama  sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan  ke Menteri  Dalam Negeri, Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 5

(1)  Menteri  Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri  Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan MenteriKeuangan memantau  dan  mengevaluasi  secara bersama-sama pelaksanaanpenataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidian sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2)  Menteri  Pendidikan Nasional, Menteri  Agama, Menteri  Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan MenteriKeuangan  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing memantau dan mengevaluasi secara spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan.

(3)  Gubernur memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS  antarsatuan pendidikan,  antarjenjang,  dan antarpendidikan  di kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)  Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan  pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis  pendidikan  secarateknis di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(2)  Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan  pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis  pendidikan  secaraumum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3)  Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guruPNS antarsatuan  pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis  pendidikan  pada satuan pendidikan  yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

(4)  Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan  di pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 7

(1)  Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang,  antarjenis pendidikan,  atau  antarprovinsi pada  satuan  pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah  dibebankan pada APBN sesuai denganmekanisme yang berlaku.

(2)  Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang,  atau  antarjenis  pendidikan antarkabupaten/kota  dalam satuprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

(3)  Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VII

 PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN

Pasal 8

(1)  Bupati/Walikota  membuat usulan  perencanaan  penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan  di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur  paling lambat  bulan Februari tahun berjalan.

(2)  Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danperencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang,  dan  antarjenis  pendidikan  di wilayahnya  kepada  Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri  Agama sesuai dengan  kewenangannya masing-masing paling  lambat bulan Maret tahun berjalan.

(3) Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan  di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur  paling lambat bulan April tahun berjalan.

(4)  Gubernur  melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada  Menteri  Pendidikan Nasional melalui  Lembaga Penjaminan  Mutu  Pendidikan (LPMP) dan Menteri  Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun berjalan  dan       diteruskan    ke    Menteri  Dalam       Negeri,  Menteri      Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.

(5)  Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan Nasional,  Menteri Keuangan,  dan Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

(6)  Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (5),  Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

(7)  Hasil evaluasi sebagaimana  dimaksud pada ayat  (6) disampaikan  oleh  Menteri Pendidikan      Nasional      kepada      Menteri     Keuangan,      Menteri      NegaraPendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi Birokrasi,  dan  Menteri  DalamNegeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

BAB  VIII

SANKSI

Pasal 9

(1)  Menteri  Pendidikan  Nasional menghentikan sebagian  atau  seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerianterkait sesuai dengan kewenangannya  untuk  menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru  PNS antarsatuan  pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan  di daerahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2)  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunda pemberian formasi guru PNS kepada Pemerintah,  pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Menteri  Keuangan atas dasar rekomendasi sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  dapat  melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepadapemerintah  provinsi dan pemerintah  kabupaten/kota  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)  Menteri  Dalam Negeri atas dasar  rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penilaian kinerja  kurang  baik dalam  penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri  Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 11

Peraturan Bersama ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2012. Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan     : di Jakarta

Pada tanggal :  3 Oktober 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD.

GAMAWAN FAUZI

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI,

  TTD.

  E. E. MANGINDAAN

  MENTERI KEUANGAN,

  TTD.

  AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal  4 Oktober 2011

MENTERI AGAMA,

TTD.

   SURYADHARMA ALI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2011  NOMOR  610

Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s